LaNyalla Sentil Rantai Pasok MBG: Jangan Sampai Impor!

Siginews.com-Jakarta – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat ketahanan rantai pasok bahan baku lokal dan tidak mengambil jalan pintas melalui kebijakan impor, terutama untuk komoditas yang pasokannya masih terbatas seperti susu sapi.

“Memang ada hal-hal yang harus dikejar dan dibangun, terutama ketahanan rantai pasok bahan baku. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor. Misalnya susu sapi, pasokan kita untuk kebutuhan MBG masih jauh dari cukup. Ini harus dipikirkan, peternak skala kecil harus dibesarkan,” tegas LaNyalla, Kamis (7/5/2026).

LaNyalla menekankan pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi penyerap hasil panen (off-taker) bagi peternak dan pekebun kecil di desa-desa.

Dengan terciptanya rantai pasok langsung ke dapur-dapur MBG, ia berharap anak-anak di desa dapat mengonsumsi makanan yang berasal dari hasil panen orang tua mereka sendiri.

Selain menyoroti rantai pasok, Ketua DPD RI periode 2019-2024 ini juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan dana sitaan korupsi untuk membiayai program MBG dan pengembangan koperasi desa.

Menurutnya, mekanisme ini merupakan bentuk keadilan substantif karena mengembalikan uang negara hasil kejahatan langsung kepada rakyat melalui program yang bermanfaat.

Merujuk pada hasil kajian Kadin Indonesia dan BPS, LaNyalla memaparkan bahwa program MBG merupakan intervensi publik raksasa dengan perputaran uang mencapai Rp900 miliar setiap hari.

Dampak ekonomi yang dihasilkan pun sangat signifikan, dengan skala multiplier mencapai 1:7, di mana injeksi anggaran mampu menghasilkan output ekonomi berkali lipat.

“Ini bukan sekadar belanja konsumtif. Uang mengalir ke sektor produksi dan mendorong aktivitas ekonomi di sepanjang rantai nilai pangan. Namun ingat, tugas Koperasi Desa bukan sekadar menjelma menjadi minimarket baru yang memajang barang industri besar, melainkan harus membangun kemandirian ekonomi desa,” pungkasnya.

 

(Editor Aro)